Analisis Permintaan Tokoh – Tokoh Papua ke President - Rasisme & Diskriminasi

Analisis permintaan tokoh – tokoh Papua ke President

Ada sebuah kasus yang sangat menarik di Ethopia dimana angka kematian anak kecil yang baru lahir dan berumur 1 sampai 5 tahun  meninggal paling tinggi, untuk mencegah angka kematian anak – anak,  pemerintah Ethopia merespon dengan memperkenalkan program perawatan ibu yang penuh hormat, di mana perempuan memilih posisi melahirkan mereka sendiri, dapat membawa teman melahirkan dan dapat melakukan upacara menyambut bayi dengan  minum’’ dan makan’’ sambil menunggu bayi yang akan lahir, tetapi kenyataannya anak” kecil tetap meniggal. Terus kesalahannya disini dimana.?

Pertama Pemerintah Ethopia tidak mengukur masalah sesuai dengan faktor sosial dan budaya – masyarakat lokal tidak pede melahirkan di rumah sakit , kedua ada pengumpulan data awal yang cacat tentang kematian anak sehingga tujuan dari pembangunan fasilitas yang lengkap untuk kesehatan di Ethopia gagal. (Childs and Fawssett, 2015) Contoh ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah.

Dalam menghadapi isu rasisme untuk orang- orang Papua, parah tokoh – tokoh Papua harus mengukur masalah isu rasisme terhadap orang orang Papua dan masalah - masalah di Papua berdasarkan situasi dan budaya di Papua, kemudian meminta undang – undang keberlanjutan yang lebih tajam dan jelas ke Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak – hak asasi orang – orang Papua untuk sekarang dan masa yang akan datang, bukan dengan meminta infrastruktur dan lain – lain yang tidak ada kaitannya dengan isus rasisme dan diskriminasi :

Anda meminta:

1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat – setiap tahun tetap ada isus rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua - setiap tahun tetap ada isus rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

3. Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga - setiap tahun tetap ada isu rasisme terhadap orang Papua.

4. Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua - setiap tahun tetap ada isu rasisme terhadap orang Papua.

5. Usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020 - setiap tahun tetap ada isu rasisme terhadap orang Papua.

6. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di Tanah Papua - setiap tahun tetap ada isus rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

7. Percepatan palapa ring timur papua - setiap tahun tetap ada isus rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

8. Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua - setiap tahun tetap ada isus rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

9. Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura - setiap tahun tetap ada isus rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Untuk menyelesaikan masalah rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua itu tidak hanya dengan menangkap dua orang di Surabaya sebagai tersangka, untuk menyelesaikan masalah rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua itu satu Indonesia semua bertanggung – jawab, dari Sabang – Merauke semua wajib bertanggung jawab. Harusnya tokoh – tokoh Papua meminta kebijakan HAM Papua yang sustainable ke pemerintah, kebijkakan yang lebih tegas terhadap warga negara yang rasisme dan diskriminasi kepada orang Papua, kebijakan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua,  kebijakan tentang tanah –  tanah adat di Papua, kebijakan tentang sumber daya manusia Papua, dan pemerintah Indonesia juga harus mendengar sendiri suara dari masyarakat Papua berdasarkan budaya dan situasi di Papua. Tokoh – tokoh Papua minta 9 point yang tidak ada kaitannya dengan masalah rasisme dan itu lebih kepada egoisme dan pribadi, masyarakat Papua demo dijalan untuk harga diri. #Mari berbagi .